Blog Wawasan Hukum Indonesia
Putusan hakim dalam perkara perdata “Gugatan Ditolak” dengan “Gugatan Tidak Dapat Diterima” memiliki perbedaan. Mungkin dari pandangan umum kedua istilah itu maknanya mirip.
Tetapi dalam Konteks Putusan Hakim Perdata keduanya memiliki perbedaan terkait alasan yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan serta konsekuensi terhadap para pihak.
Perlu diperhatikan ke pengadilan negeri mana gugatan perdata didaftarkan. Dalam blog ini kami menjelaskan beberapa prinsip sebagai panduan dalam mendaftarkan suatu gugatan perdata.
Surat gugatan yang tidak jelas atau disebut juga dengan obscuur libel , dapat dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim.
Berikut adalah pandangan ahli dan pertimbangan hakim terkait dengan surat gugatan obscuur libel.
Dalam praktek gugatan perdata, majelis hakim dapat memutus bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan gugatan tersebut kurang pihak. Apa alasan-alasan yang menjadi gugatan kurang pihak dan dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim?
Asas Ne Bis In Idem menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena sebuah perbuatan yang mana atas perbuatannya tersebut ia telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Asas ini juga berlaku dalam Hukum perdata yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata.
Berikut adalah penjelasan sekilas kami terkait dengan Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Perdata.
Mungkin terjadi dalam sebuah perkara di pengadilan salah satu pihak tidak memiliki asli dari bukti tertulis, seperti: surat, perjanjian, akta, izin, dan sebagainya. Namun pihak hanya memiliki fotokopinya saja dan hendak mengajukan bukti tertulis tersebut sebagai bukti di pengadilan.
Pertanyaannya, apakah bisa fotokopi dijadikan bukti dalam persidangan?
