Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana, VLOG & VIDEO
Sekilas pengaturan azas “praduga tidak bersalah” atau “presumption of innocence” dalam hukum pidana Indonesia.
Hukum Perdata & Acara Perdata, VLOG & VIDEO
Putusan hakim dalam perkara perdata “Gugatan Ditolak” dengan “Gugatan Tidak Dapat Diterima” memiliki perbedaan. Mungkin dari pandangan umum kedua istilah itu maknanya mirip.
Tetapi dalam Konteks Putusan Hakim Perdata keduanya memiliki perbedaan terkait alasan yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan serta konsekuensi terhadap para pihak.
Hukum Keluarga & Waris, Hukum Perdata & Acara Perdata, VLOG & VIDEO
Harta yang diperoleh suami atau istri setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama, Diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.
Artikel Hukum, Hukum Perdata & Acara Perdata, Hukum Perjanjian dan Kontrak, Hukum Pertanahan (Agraria) & Property
Pembeli Tanah Wajib untuk melakukan penelitian terkait dengan hak dan pemilik tanah yang hendak dibeli, atau berisiko tidak dilindungi hukum.
VLOG & VIDEO
Utang piutang merupakan sengketa perdata. berikut penjelasan kami dalam vlog ini. termasuk juga yurisprudensi terkait.
Artikel Hukum, Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana
Masa hukuman pidana yang harus dijalani seseorang harus dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanannya. Berikut ulasannya.
Artikel Hukum, Hukum Perdata & Acara Perdata, Hukum Perjanjian dan Kontrak, Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana, Yursiprudensi
Perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang sedang ditahan tetap sah dan berlaku. berikut penjelasan dan dasar hukumnya.
Hukum Perdata & Acara Perdata, Hukum Perjanjian dan Kontrak, VLOG & VIDEO
Perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Dalam vlog saya menjelaskan kenapa? Dan apa fungsi dari perjanjian tertulis. Simak.
Artikel Hukum, Hukum Perdata & Acara Perdata, Hukum Perjanjian dan Kontrak, Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana
Melakukan pembayaran dengan Cek kosong adalah perbuatan melanggar hukum dan pelakunya berisiko untuk dihukum secara pidana karena penipuan.
Yursiprudensi
Beberapa Yurisprudensi Hukum Perdata, yang merupakan hasil pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara.